Skip to content
-
Subscribe to our newsletter & never miss our best posts. Subscribe Now!
Courtappointedmasters

Hukum, peradilan, edukasi hukum

Courtappointedmasters

Hukum, peradilan, edukasi hukum

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Kebijakan Privasi
  • Disclaimer
  • Syarat dan Ketentuan
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Kebijakan Privasi
  • Disclaimer
  • Syarat dan Ketentuan
Close

Search

  • https://www.facebook.com/
  • https://twitter.com/
  • https://t.me/
  • https://www.instagram.com/
  • https://youtube.com/
Subscribe
Seseorang sedang menyusun dokumen permohonan peninjauan kembali di meja kerja
Hukum & HAM

7 Langkah Menyusun Permohonan Peninjauan Kembali

By Redaksi
November 18, 2026 3 Min Read
Komentar Dinonaktifkan pada 7 Langkah Menyusun Permohonan Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Permohonan ini hanya bisa diajukan jika ada alasan tertentu yang diatur undang-undang, seperti bukti baru atau kekhilafan hakim. Menyusun permohonan PK membutuhkan ketelitian karena kesalahan format atau alasan bisa membuat permohonan tidak diterima.

Tujuh langkah berikut bisa Anda ikuti untuk menyusun permohonan peninjauan kembali secara sistematis.

1. Pahami Alasan yang Sah untuk Mengajukan PK

Undang-undang membatasi alasan pengajuan PK. Untuk perkara perdata, alasan yang umum adalah adanya bukti baru (novum) yang belum pernah diajukan di persidangan, kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, atau putusan yang saling bertentangan untuk perkara yang sama. Pastikan alasan yang Anda pilih termasuk dalam kategori yang diatur.

Jika ragu, konsultasikan dengan advokat atau pendamping hukum. Anda bisa membaca panduan tentang meminta pendampingan hukum untuk warga kurang mampu sebagai gambaran awal.

2. Kumpulkan Dokumen Pendukung

Permohonan PK harus didukung oleh dokumen yang kuat. Siapkan salinan putusan pengadilan tingkat pertama, putusan banding, putusan kasasi, serta bukti-bukti baru yang menjadi dasar permohonan. Untuk novum, sertakan dokumen asli atau salinan yang dilegalisir dan jelaskan mengapa bukti tersebut baru ditemukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Jika Anda pernah menyusun kronologi hukum, gunakan catatan tersebut untuk merangkum duduk perkara secara ringkas. Panduan menyusun kronologi hukum untuk pendampingan warga bisa membantu Anda menyusun urutan peristiwa dengan jelas.

3. Susun Surat Permohonan Secara Sistematis

Surat permohonan PK ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri tempat perkara diputus. Struktur surat umumnya memuat:

  • Identitas pemohon (nama, alamat, kuasa hukum jika ada)
  • Identitas termohon
  • Nomor perkara dan putusan yang dimohonkan PK
  • Alasan-alasan PK
  • Permohonan agar Mahkamah Agung membatalkan putusan dan memeriksa kembali perkara
  • Tanda tangan dan tanggal

Gunakan bahasa yang lugas dan hindari argumen yang bertele-tele. Setiap alasan harus didukung bukti.

4. Lampirkan Bukti Baru dengan Penjelasan

Jika alasan PK adalah novum, Anda wajib melampirkan bukti baru tersebut dan menjelaskan kapan serta bagaimana bukti itu ditemukan. Bukti baru harus relevan dan dapat memengaruhi putusan. Sertakan juga keterangan dari saksi atau pihak yang mengetahui keberadaan bukti tersebut jika diperlukan.

Untuk memperkuat keterangan saksi, Anda dapat merujuk pada prosedur memperoleh keterangan saksi secara resmi agar bukti yang diajukan memenuhi syarat formil.

5. Perhatikan Batas Waktu Pengajuan

PK tidak memiliki batas waktu untuk perkara perdata, tetapi untuk perkara pidana ada tenggat tertentu. Sebaiknya ajukan segera setelah Anda menemukan alasan yang sah. Semakin lama menunda, semakin sulit mengumpulkan bukti dan menghadirkan saksi.

Pastikan juga Anda memahami tahapan upaya hukum sebelumnya. Jika ingin membandingkan opsi, baca banding, kasasi, atau peninjauan kembali: mana yang tepat?.

6. Siapkan Biaya dan Administrasi

Pengajuan PK dikenakan biaya panjar perkara. Besarannya bervariasi tergantung pengadilan. Siapkan juga biaya untuk materai, fotokopi, dan jasa advokat jika Anda menggunakan kuasa hukum. Pastikan semua dokumen telah ditandatangani dan diserahkan ke pengadilan dengan tanda terima.

Jika Anda mengajukan sendiri tanpa advokat, ikuti petunjuk dari kepaniteraan pengadilan. Mereka biasanya memberikan daftar persyaratan yang harus dipenuhi.

7. Pantau Proses dan Siap Hadapi Sidang

Setelah permohonan diterima, Mahkamah Agung akan memeriksa berkas. Anda mungkin dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan atau menghadiri sidang. Pantau perkembangan perkara secara berkala melalui pengadilan atau sistem informasi Mahkamah Agung.

Jika permohonan Anda menyangkut kepentingan warga, koordinasikan dengan komunitas. Misalnya, dalam situasi darurat, warga sering mengambil inisiatif sendiri seperti yang tergambar dalam warga membangun dapur umum sendiri saat bantuan belum tiba. Semangat gotong royong ini bisa menjadi pendukung moral, tetapi tetap utamakan prosedur hukum.

Untuk memilih forum audiensi yang tepat, Anda bisa membaca perbandingan memilih format audiensi warga: perbandingan tiga model.

Pastikan setiap informasi yang Anda gunakan dalam permohonan berasal dari sumber terpercaya. Anda bisa memeriksa berita hukum di indowarta yang menyajikan tulisan berdasarkan fakta dan diperkuat oleh penulis berpengalaman.

Ringkasan

Menyusun permohonan peninjauan kembali memerlukan pemahaman alasan yang sah, pengumpulan bukti, dan penulisan yang sistematis. Ikuti tujuh langkah di atas dan konsultasikan dengan ahli hukum untuk memastikan permohonan Anda memenuhi syarat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah peninjauan kembali bisa diajukan tanpa advokat?

Bisa, tetapi Anda harus memahami persyaratan formil dan alasan yang diatur undang-undang. Sebaiknya konsultasikan dengan advokat atau lembaga bantuan hukum untuk menghindari kesalahan.

Berapa lama proses peninjauan kembali?

Tidak ada batas waktu pasti. Mahkamah Agung akan memeriksa sesuai antrean perkara. Proses bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga lebih dari satu tahun.

Apa akibatnya jika permohonan PK ditolak?

Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap akan tetap berlaku. Anda tidak dapat mengajukan upaya hukum lain, kecuali ada alasan baru yang memenuhi syarat.

Tags:

hukum acaramahkamah agungpeninjauan kembaliperadilanupaya hukum
Author

Redaksi

Follow Me
Other Articles
Koridor pengadilan dengan berkas di atas meja kayu, suasana tenang menjelang pemeriksaan saksi
Previous

Panduan Memperoleh Keterangan Saksi secara Resmi

Recent Posts

  • 7 Langkah Menyusun Permohonan Peninjauan Kembali
  • Panduan Memperoleh Keterangan Saksi secara Resmi
  • Panduan Mengajukan Eksepsi dalam Gugatan Perdata
  • 7 Langkah Meminta Pendampingan Hukum untuk Warga Kurang Mampu
  • Cara Mencatat Kejadian Hukum untuk Pendampingan Warga: Panduan Pemula

Recent Comments

Tidak ada komentar untuk ditampilkan.

Archives

  • November 2026
  • Oktober 2026

Categories

  • Hukum & HAM
Copyright 2026 — Courtappointedmasters. All rights reserved. Blogsy WordPress Theme